{[['
']]}
']]}Bukan Fenomena Moneter, demikian penjelasan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution di Jakarta, awal januari lalu, terkait laju inflasi tahunan (year on year) yang terjadi pada bulan Desember 2010. Meski angka Inflasi tersebut terbilang besar dan berada di atas level laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pada waktu itu Bank Indonesia belum merespon Inflasi yang mencapai level 6,96%. Kebijakan Eksekutif Kebon Sirih tersebut menuai tanggapan negatif dari pasar, terbukti rupiah melorot ke level Rp. 9.144,- per dolar AS.
Inflasi, dapat dikatakan sebagai proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.
Dalam pembangunan perekonomian, inflasi merupakan indikator dan parameter pertumbuhan laju perekonomian ekonomi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), hiperinflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Inflasi di Indonesia diumpamakan seperti penyakit endemis dan berakar dari sejarah perekonomian bangsa. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia dan Thailand, inflasi di Indonesia cenderung lebih tinggi. Inflasi di Indonesia tinggi sekali pada zaman Orde Lama, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent, (“kalau perlu uang, cetak saja”). Kebijakan tersebut membuat mata uang rupiah kelebihan penawaran yang berakibat nilai tukar rupiah sangat lemah terhadap komoditas barang dan mata uang asing. Di zaman orde baru pun sama, pemerintah masih kesulitan untuk menekan laju inflasi. Di tahun 1997, laju inflasi melaju jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi yang mengecewakan membuat hilangya kepercayaan rakyat dan merambah ke sektor sosial dan politik yang pada akhirnya membuat kedua rezim tersebut tumbang.
Di era reformasi, peran dan fungsi Bank Indonesia lebih dioptimalkan sebagai lembaga moneter negara, diantaranya mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Meski demikian, rata-rata inflasi per tahun yang terjadi di negeri ini masih berada di atas level 5%. Inflasi tertinggi terjadi di tahun 2005, yakni berada pada level 17,11%. Prestasi yang begitu apik di ukir oleh pemerintah, di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, inflasi berada pada level 2,78 persen. Inflasi yang berada pada level 2,78 persen merupakan sinyal yang bagus bahwa Indonesia tidak terganggu oleh krisis global yang sedang mendera Amerika Serikat dan negara-negara lainnya pada saat itu. Meski demikian, beberapa pengamat menyatakan, bahwa keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah bukan disebabkan oleh kebijakan dan kinerja pemerintah. Melainkan karena kondisi pasar itu sendiri, baik dari segi penawaran dan permintaan.
Di tahun 2010, meningkatnya harga-harga bahan pangan akibat ganggun produksi dan distribusi bahan pangan, khususnya beras dan bumbu-bumbuan, membuat inflasi melesat begitu tinggi, yakni berada pada level 6,96% (year on year). Harga cabai yang mencapai Rp. 150.000 /Kg menjadi fenomena dalam masyarakat. Di bulan Januari 2011, inflasi mencapai 0.89% (month to month) dan inflasi tahunan 7,02% (year on year) dari Januari tahun lalu. Terus merangkaknya laju inflasi pada bulan Januari lalu, masih disebabkan oleh tingginya laju inflasi pada kelompok bahan pangan (volatile food), inflasi volatile food berada pada level 18,25% (yoy). Sementara itu, dari kelompok administired prices menunjukkan inflasi yang lebih ringan sebesar 5,21% dan inflasi inti yang relatif terkendali pada level 4,18%.
Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), jelas laju inflasi tersebut lebih tinggi dan membahayakan. Meski sempat bertahan pada bulan Januari 2011, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan BI (BI Rate) menjadi 6,75 persen pada awal Februari lalu, itu artinya naik 25 basis poin dari angka BI rate sebelumnya 6,5%. Angka BI rate 6,5% terbilang berumur cukup lama, angka tersebut bertahan selama 18 bulan. Kenaikan BI Rate membuat rupiah menguat ke posisi Rp. 9.000 per dolar AS dan mendorong Indeks Harga Saham Gabunagn (IHSG) ke level 3.496,17 naik 15,34 poin.
Kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia dengan menaikkan BI Rate sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan ekspektasi inflasi yang terus merangkak naik dan menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap harga komoditas pasar. Naiknya BI Rate diharapkan akan mampu memberikan defense terhadap tekanan harga, terutama harga yang berasal dari sisi permintaan aggregat (demand management) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Inflasi yang berada di atas suku bunga acuan, juga membuat masyarakat penabung menjadi rugi, karena penurunan nilai mata uang lebih besar di atas suku bunga perbankan. Naiknya BI Rate diharapkan juga akan membuat masyarakat mau menyimpan dana mereka dan menahan sirkulasi uang dalam pembiayaan konsumtif melalui perbankan agar nilai rupiah terangkat naik. (Oleh Mamduh, Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Walisongo)
Posting Komentar